KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
tuntunan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Konsep dan
Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan Kesehatan” demi memenuhi tugas
Administrasi Pembangunan Kesehatan.
Makalah ini berisi tentang pengertian administrasi pembangunan kesehatan,
perlunya mempelajari ilmu administrasi pembangunan,
tujuan administrasi pembangunan, fungsi administrasi, dasar dari
adminsistrasi pembangunan, manfaat administrasi pembangunan, manfaat praktis
dalam mempelajari ilmu administrasi pembangunan, fungsi administrasi
pembangunan. ciri dari administrasi pembangunan, ruang lingkup administrasi
pembangunan serta kebijakan
pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam memperhatikan
kebijakan umum..
Makalah ini kami tahu masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
diperlukan untuk kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai segala usaha
kita.
Manado, 05 September 2017
Penulis
Kelompok 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Administrasi
merupakan tata penyelenggaraan terhadap komunikasi, dalam administrasi terdapat
proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukansebelumnya.
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di
negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan
pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat
berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang
studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang
membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik,
administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian,
yakni administrasi dan pembangunan.
Administrasi Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam bidang
kesehatan yakni sebagai aktifitas kerja yang diarahkan untuk perubahan menuju
pola-pola masyarakat yang lebih baik dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
1.2.
Rumusan Masalah
1.
Apa
itu administrasi pembangunan
kesehatan ?
2.
Apakah
perlu mempelajari ilmu administrasi pembangunan ?
3.
Apa
tujuan dari administrasi pembangunan ?
4.
Apa
fungsi dari administrasi ?
5.
Apakah dasar dari adminsistrasi
pembangunan ?
6. Apa
manfaat dari administrasi pembangunan ?
7. Apa
manfaat praktis dalam mempelajari ilmu administrasi pembangunan ?
8.
Apa sajakah fungsi dari administrasi
pembangunan ?
9.
Bagaimana ciri dari administrasi
pembangunan ?
10. Apa
sajakah ruang lingkup administrasi pembangunan ?
11. Apa saja kebijakan pembangunan kesehatan
untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan dalam memperhatikan
kebijakan umum ?
1.3.
Tujuan Penulisan
1.
Untuk
mengetahui pengertian dari administrasi pembangunan kesehatan.
2.
Untuk
mencari tahu betapa perlunya mempelajari ilmu administrasi pembangunan.
3.
Untuk
mengetahui tujuan dari administrasi pembangunan.
4.
Untuk
mencari tahu fungsi dari administrasi.
5.
Untuk mencari tahu dasar dari
adminsistrasi pembangunan.
6. Untuk
mengetahui manfaat dari administrasi pembangunan.
7. Untuk
mengetahui manfaat praktis dalam mempelajari ilmu administrasi pembangunan.
8.
Untuk mencari tahu fungsi dari
administrasi pembangunan.
9.
Untuk mengetahui ciri dari administrasi
pembangunan.
10. Untuk
mengetahui ruang lingkup administrasi pembangunan.
11. Untuk
mengetahui kebijakan
pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam memperhatikan
kebijakan umum.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Administrasi Pembangunan Kesehatan
Berbicara mengenai Administrasi pembangunan keehatan,
sebaiknya di dahului dengan pemahaman tentang apa itu konsep administrasi
pembangunan kesehatan. Bila di uraikan lebih rinci, kalimat administrasi
pembangunan kesehatan sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang terdiri atas :
1.
Administrasi
2.
Pembangunan
3. Kesehatan
Kata
administrasi berasal dari bahasa latin. Dari kata (ad
= pada, ministrare = melayani). Bila jika di tinjau dari
asal kata, maka administrasi berarti memberikan pelayanan kepada. Beberapa
Pakar membedakan administrasi dalam dua pengertiannya yaitu:
1.
Administrasi
dalam arti sempit, yaitu kegiatan organisasi/lembaga yang meliputi kegiatan,
surat menyurat, catat-mencatat dan ketatausahaan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu suatu aktifitas kerja
yang di lakukuan kelompok orang yang saling berhubungan/komunikasi menurut
fungsi tertentu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan
organisasi secara efektif dan efisien. Intinya administrasi melingkupi seluruh
kegiatan, dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki
diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat
berjalan dengan dua atau banyak orang terlibat di dalamnya.
Administrasi pembangunan memiliki dua sisi yaitu :
1. Pembangunan administrasi (penyempurnaan administrasi)
2. Administrasi pembangunan (administrasi bagi
pembangunan)
Dalam telaahan administrasi pembangunan
dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan
pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini
digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa masalah administrasi
bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk
menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.
Wujud administrasi (Waldo) :
1.
Manajemen : dinamis, menunjukan gerakan / proses (administrasi pembangunan)
2. Organisasi:
statis, mengikuti pola tertentu (pembangunan administrasi)
Pengertian pembangunan beberapa pakar di antaranya
mengatakan: Inayatullah (1976), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan
menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang
memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap
lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol
yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Siagian (1994) memberikan pengertian
tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation
bullding)” Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula di
artikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budayasecara sengaja melalui
kebijakan dan strategi menuju arah yang di inginkan.
Pengertian
kesehatan diantaranya seperti yang di sampaikan organisasi kesehatan dunia
(WHO) tahun 1948 yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan
fisik, mental, dan sosial kesehateraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan”. Pada tahun 1986, WHO, dalam piagam ottawa untuk promosi kesehatan,
mengatakan bahwa pengertin kesehatan adalah “sumber daya bagi kehidupan
sehari-hari, bukan tujuan hidup kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber
daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Sedangkan menurut UU nomor 23
tahun 1992 pengertian kesehatan adalah : keadaan sejahtera dari badani, jiwa
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomi.
Dari penjelasan
konsep administrasi, pembangunan dan kesehatan seperti di uraikan di atas, maka
dapat di simpulkan bahwa pengertian administrasi pembangunan kesehatan adalah
proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional yang di lakukan melalui
penetapan tujuan penyusunan: oragnisasi, jenis pekerjaan sumber daya, pembagian
kerja proses produksi, pengawasan pengendalian dan evaluasi tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan
kesehatan tersebut merupakan upaya sadar yang di lakukan oleh suatu masyarakat,
bangsa dan negara untuk merumuskan, memperbaiki, memelihara dan meningkatkan
tata kehidupan administrasi kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang
bermutu dan berkesinambungan menuju terciptanya derajat kesehatan masyarakat
yang optimal.
Disini
menujukkan pada dasarnya bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi
tanggung jawab negara tetapi perlu juga perannya masyarakat, swasta sebagai
suatu kesatuan yang seimbang dan keselarasan di dalamnya. Dengan demikian
kiranya jelas bahwa suatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak
boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh bahwa bangsa itu melakukan
tindakan acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan pembangunan
itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perluh di cegah. Pada
hakikatnya partisipasi seluruh masyarakat termasuk swasta merupakan salah satu
tugas kewajiban setiap anggota masyarakat dan swasta.
2.2. Perlunya Mempelajari Ilmu
Administrasi Pembangunan
Ilmu administrasi pembangunan keberadaannya mulai lahir
setelah berakhirnya perang dunia kedua, di dorong oleh hasrat Negara maju ingin
membantu negara-negara miskin dan kalah perang agar bangkit dari keterpurukan
dan kerusakan akibat perang tersebut. Negara-negara pendonor mulai menawarkan
jasa dan dana untuk bekerjasama untuk menyusun segala sektor pembangunan
termasuk sektor kesehatan. Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut terdapat
beberapa faktor yang berperan dalam keberhasilan pembangunan. Seperti yang
telah di sampaikan oleh Suminta ada beberapa faktor yang mempengaruhi
Administrasi Pembangunan di tiap-tiap negara :
1. Faktor Politik
Faktor politik mempunyai hubungan yang erat dengan
stabilitas bidang politik. Dan stabilitas bidang politik merupakan pra kondisi
yang perlu di ciptakan sebelum pembangunan itu di laksanakan.
2. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi adalah merupakan salah satu sisi
pembangunan dan yang mempunyai pengaruh yang paling tampak pada aspek-aspek
yang lain. Umumnya di negara berkembang menempatkan pembangunan sebagai prioritas
yang pertama dan yang utama.
3. Faktor sosial budaya
Faktor ini di dalamnya dapat seperti basic sosial
cultral. Motivasi dan kepedulian terhadap perubahan, gaya hidup, cara berpikir,
pandangan hidup dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan masalah sosial.
4. Faktor perkembangan IPTEK dan Lingkungan Fisik
Proses pembangunan di perlukan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan/ rumusan kebijaksanaan,
sumber alam (resources development) pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup/
fisik dan kesempatan kerja/lapangan kerja. Di Indonesia sendiri memiliki
kreatifitas yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan, namun tidak di dukung
oleh teknologi yang mutakhir.
5. Faktor institusional atau kelembagaan
Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek
institusional ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi untuk dapat
lebih mendukung proses pembangunan.
Beberapa hal perlunya mempelajari ilmu administrasi
pembangunan kesehatan:
1. Cotinyuitas
kesehatan yang terjadi di suatu negara merupakan hal mutlak untuk di kerjakan negara guna memenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemabngunan tersebut tidak hanya di lakukan
pada masa lampau, masa kini tetapi juga di masa datang di tunjukan bagi
keberlanjutan pembangunan. Olehnya itu ilmu administrasi pembangunan perlu di
pelajari secara baik, dan di manfaatkan dalam pembangunan administrasi.
2. Administrasi
pembangunan merupakan keharusan untuk di kerjakan
Kebutuhan dan keinginan pelayan kesehatan selalu di
berikan kepada masyarakat, olehnya itu ilmu administrasi pembangunan harus di
persiapkan secara baik agar bisa memberikan pelayanan secara bermutu.
3. Sebagai tools
pelakanaan administrasi pembangunan
Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan perlu di dukung
oleh kemampuan sumberdaya tidak hanya SDM, keuangan, sarana dan fasilitas
tetapi juga kemampuan pengetahuan dan keterampilan penyelenggaraan administrasi,
olehnya itu pendidikan administrasi menjadi kewajiban untuk di pelajari.
4. Memudahkan
penyelenggaraan administrasi
Penyelenggaran kesehatan bukan merupakan hal mudah,
tetapi banyak kompleksifitas pekerjaan di dalamnya. Dengan mempelajari ilmu administrasi
pembangunan akan membantu pelaku administrasi agar lebih mudah dalam bekerja
termasuk penyelesaian masalah pekerjaan yang di hadapi.
Tercapainya
pembangunan di suatu negara bukan hanya tanggung jawab administrator pembangunan,
namun ini merupakan kinerja bersama semua elemen masyarakat dan pemerintah.
Karna makna luas dari negara itu sendiri merupakan hubungan antara pemerintah
dan masyrakatnya. Namun biasnya (seperti
yang terajadi di Indonesia) ketidakharmonisan antara pemerintah dan rakyat
menjadi proses pembangunan menjadi terhambat. Bisa saja ini di karenakan
masalah egosentrisme etnis, dan masalah-masalah kepentingan dari kedua bela
pihak. Keterhambatan proses pembangunan juga dapat terjadi akibat keterbatasan
pengadaan faktor pendukung fisik seperti peralatan, perlengkapan, teknologi dan
sumber daya yang tidak memadai.
2.3. Tujuan Administrasi
Pembangunan
Menurut penulis, tujuan administrasi pembangunnan
kesehatan adalah:
1. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat
Penyelenggaran administrasi pembangunan kesehatan di
lakukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang bermut, terjangkau dan dapat
memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu
teknologi dan demografi, pelayan kesehatan di tuntut untuk mengembangkan diri,
memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
2. Pembangunan kesehatan bermutu
Penyelenggaran pelayanan kesehatan baik promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif terus di dorong kearah yang bermutu untuk
menjamin kelangsungan pelayanan menuju pelayanan prima dan berstandar
internasional.
3. Arah pencapaian tujuan
Penyelenggaraan administrasi pembangunan kesehatan di
galakan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yaitu terciptanya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat kearah yang lebih maju, berdaya saing, terjangkau
dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Kelangsungan pembangunan
Penyelenggaraan administrasi pembangunan kesehatan terus
di kerjakan sampai ke masa depan, mengingat tanggung jawab kesehatan mengikuti
perkembangan zaman dari waktu ke waktu, tidak hanya memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan saat ini.
Menurut penulis tugas administrasi pembangunan kesehatan
adalah:
1. Perumusan tujuan
Cita-cita pembangunan kesehatan indonesia adalah peningkatan
kesadaran, kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan kesehatan yang
bermutu, dan terjangkau di seluruh wilayah indonesia sehingga tercipta derajat
kesehatan yang optimal.
2. Penyusunan organisasi
Penyelenggaraan administrasi pembangunan kesehatan
memerlukan organisasi sebagai wadah pelayanan kesehatan.organisasi akan
menentukan struktur pekerjaan, jabatan, fungsi, tugas pokok, kebijakan termasuk
perangkat lainnya untuk mendukung kelangsungan pembangunan kesehatan.
3. Perumusan program kerja
Setelah organisasi terbentuk, maka langkah selanjutnya
adalah penyusunan kegiatan pembangunan kesehatan untuk jangka pendek, menengah
dan jangka panjang. Penyusunan program di dahului dengan analisa kebutuhan dan
permintaan pelayan kesehatan. Penyusunan program kerja di sesuaikan dengan
kemampuan sumber daya yang di miliki.
4. Perumusan sumber daya
Sumber daya kesehatan di antaranya: tenaga kesehatan,
pembiayaan logistik, bangunan tanah dan lain sebagainya. Penyusunan sumber daya
di lakukan untuk menjadi input bagi proses produksi atau pelayanan kesehatan.
Dalam pemilihan atau pemanfaatan sumber daya kesehatan, mengutamakan prinsip
efektifitas dan efisiensi.
5. Pemabagian kerja
Agar program kerja berjalan dengan maksimal maka fungsi
pembagian kerja sangat menentukan. Dalam pembagian kerja, memperhatikan aspek
kemampuan tenaga kesehatan, baik pendidikan, pengetetahuan, keterampilan,
penyesuaian volume pekerjaan dan beba kerja pekerja.
6. Pelayanan kesehatan
Penyelengaraan administrasi adalah memberikan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang di berikan meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Pencapaian output
Pelayanan yang di kerjakan di arahkan mencapai tujuan
pelayanan yaitu: terpenuhinya kebutuhan dan perencanaan permintaan masyrakat
akan pelayanan kesehatan bermutu adil dan terjangkau.
8. Peningkatan dampak positif kesehatan
Tujuan akhir yang di harapkan dari pelayanan kesehatan
adalah terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan utama admnistrasi negara ialah pada dasarnya
merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan
menyelenggarakannya. Administrasi negara mempunyai peranan yang besar dalam
proses penetapan/ penentuan kebijakan politik.
Tujuan pokok
pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (UI Haq, 1995).
Pengertian ini mempunyai dua sisi. Pertama, pembentukan kemampuan/ kapabilitas
manusia, seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang
meningkat. Kedua, penggunan kemampuan yang di miliki untuk bekerja, untuk
menikmati kehidupan,atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan
politik.paradigma pembangunan yang di sebut sebagai sebuah konsep yang holistik
ini mempunyai 4 unsur penting yaitu :
1. Peningkatan produktifitas
2. Pemerataan kesemapatan
3. Kesinambungan pembangunan
4. Pemberdayaan manusia
2.4. Fungsi Administrasi
Tiga fungsi dasar administrasi negara adalah sebagai
berikut :
1. Formulasi/ perumusan kebijakan
a.
kebijakan
tergantung dari analisa yang baik atas keadaan–keadaan nyata yang ada.
b.
kebijaksanaan
juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam
keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (fore cast)
dari perkembangan yang mungkin terjadi.
c.
supaya
program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua di atas dapat
di susun.
d.
rangkaian
terakhir adalah pengambilan keputusan(decision making)
2. Pengaturan/pengendalian administrasi
Struktur organisasi, keuangan kepegawaian dan lain-lain.
3. Penggunaan
dinamika administrasi
Kegiatan-kegiatan lain yang perlu di laksanakan tidak
saja bagi realisai tujuan, kebijaksanaan yang telah di rumuskan,tetapi juga
pengendalian atau pengawasan dari pada unsur administrasi.
Unsur-unsur dinamika administrasi (the dynamics
administration) ini meliputi :
a. impinan
b. koordinasi
c. pengawasan
d. komunikasi
Menurut penulis, fungsi
administrasi pembangunan kesehatan :
1. Perencanaan
pembangunan kesehatan
2. Pengorganisasian
pekerja
3. Perangkuman
sumber daya kesehatan
4. Penganggaran
kesehatan
5. Perumusan
kebijakan kesehatan
6. Pengambilan
keputusn
7. Pelaksanaan
pembangunan kesehatan
8. Koordinasi
pembangunan kesehatan
9. Pengawasan
pembangunan kesehatan
10. Evaluasi
program kesehatan
11. Revisi program
kesehatan.
2.5.
Dasar Adminsistrasi Pembangunan
Administrasi
Pembangunan timbul karena adanya tuntutan dan kebutuhan bagi negara-negara yang
sedang berkembang, yang berusaha mengatasi masalah-masalah keterbelakangan,
kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prrinsip
dan teori-teori dari Administrasi Negara yang Tradisonal, yang dikembangkan di
negara-negara Barat, terutama di negara Amerika Serikat dirasakan tidak sesuai
lagi negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu Administrasi
Pembangunan adalah Administrasi Negara yang berorientasi terhadap pembangunan.
Di samping itu Administrasi Pembangunan juga masih mendasarkan diri atas
prinsip-prinsip dan analisis Administrasi Negara. Beberapa pendapat dan
definisi Administrasi Pembangunan telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai
bahan perbandingan dan untuk memperluas wawasan.
Pada awal pemikiran tentang pembangunan
sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan
modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek
perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta
industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu,
keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prisipil, karena
masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta
prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang
merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Pembangunan sering dikaitkan dengan
modernisasi dan industrialisasi. Seperti dikatakan Gouled (1977),
ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu
bentuk perubahan social, modernisasi adalah suatu bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan
industrialisasi adalah salah satu segi (a
single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi
lebih luas dari pada industrialisasi.
Seperti dikatakan Rutow (1967),
modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan yang spesifik,
termasuk industrialisasi, yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam
melalui kerjasama yang lebih erat antar manusia. Black, et al. (1975), melukiskan modernisasi sebagi proses dimana terjadi
transformasi masyarakat sebagai dampak revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Proses transformasi dari masyarakat agaris ke masyarakat industri adalah salah
satu indikasi dari proses industrialisasi.
Bila dilakukan kajian lebih lanjut akan
terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang
berbicara tentang pembangunan.
Pertama,
bahwa pembangunan merupakan suatu proses-proses berarti suatu kegiatan yang
terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat
dibagi dan biasa memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri
sendiri (independent phase of a process).
Pentahapan dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu
yang diharapkan akan diperoleh.
Kedua,
bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada
kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya
tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di
masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
Ketiga,
bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi
kepada pertumbuhan dan perubahan.
Keempat,
bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan
sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta
kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan
kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Memang
salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang
tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan
kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.
Kelima,
bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidemensionil. Artinya bahwa
modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama
aspek kesehatan, politik, ekonomi,
social budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
Keenam,
bahwa kesemua hal yang telah sisebutkan dimuka ditunjukkan kepada usaha membina
bangsa (national-building) yang terus
menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara
yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut
penullis, dasar administrasi pembangunan kesehatan adalah :
1.
Adanya kebutuhan dan keinginan yang akan
dipenuhi masa depan
2.
Untuk mengatasi ketertinggalan yang
terjadi
3.
Pembangunan mengarah pada kemajuan dan
globalisasi
4.
Pembangunan menuju kesejahtraan
5.
Tercapainya akselerasi pembangunan
kesehatan
2.6.
Manfaat Administrasi Pembangunan
Menurut
penulis, manfaat administrasi pembangunan kesehatan adalah:
1.
Menentukan arah pembangunan kesehatan
2.
Sebagai kerangka kerja pembangunan
kesehatan
3.
Membangun sistem administrasi yang
bermutu
4.
Strategi pembangunan masa depan kesehatan
2.7.
Manfaat Praktis Mempelajari Ilmu Administrasi Pembangunan
Pada
hakikatnya ilmu administrasi tumbuh dan berkembang dalam pemikiran manusia,
selain sebagai ilmu administrasi juga sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang
harus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan. Proses administrasi dimaknai
sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil
tertentu dengan professional sesuai tuntutan kegiatan yang dilakukan.
Administrasi berfungsi untuk menemukan pembagian kerja dalam berbagai
macam-macam karakteristik manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Dalam suatu administrasi dijumpai sistem
administrasi, dimana sistem secara garis besar terdiri atas sistem alamiah (natural system) adalah sistem yang terbentuk
karena alam. Sebagai missal sistem tata surya, sistem cuaca dll. Sedangkan
sistem buatan manusia (man made system)
adalah sistem yang terbentuk karena hasil pemikiran atau perbuatan manusia.
Sebagai missal sistem social, sistem politik, sistem ekonomi, sistem
kepegawaian, sistem hukum, sistem kerja, sistem pemerintahan dll. Pada dasarnya
sistem administrasi lahir dan hasil pemikiran dari manusia.
Fenomena dan nomena administrasi
terhadap pertumbuhan atau perubahan suatu organisasi dapat diamati pada pola
dinamisasi social yang tumbuh dan nemena masyarakat administrasi seperti
solidaritas, kepemimpinan, mata pencarian, kepedulian, keadilan, demikian pula
sebaliknya. Adapun masalahh-masalah administrasi yang dihadapi dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan pekembangan organisasi merupakan tugas kunci dari
manajemen. Administrasi merupakan sasaran pemikiran manusia untuk menggerakkan
berbagai aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber (resources) kekuatan dalam organisasi. Dalam suatu administrasi juga
dijumpai penyakit administrasi dimana hal inilah yang paling ditakutkan dan
berbahaya dalam kehidupan organisasi dan menghalalkan segala cara untuk
mencapai suatu kekuasaan.
Dalam perkembangan dann pertumbuhan
masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang
administrasi sangatlah mempengaruhi juga warna dan corak dari perkembangan
manajemen pada masa datang. Manusia adalah makhluk yang mempunyai martabat,
perasaan, cita-cita, keinginan, tempramen dan harapan yang selalu mengalami
perkembangan atau dengan kata lain kedinamisan. Dengan adanya ilmu administrasi
dalam era globalisasi dilakukan secara rasional, efektif dan efesien dengan
memperhatikan perubahan, memperkuat moral dan etika kerja, tujuan yang telah
ditetapkan, dan penyesuaian terhadap teknologi. Konsep dasar administrasi
pancasila merupakan ciri khas bagi bangsa Indonesia, dimana masyarakatnya harus
menghayati, memahami dan bahkan dijadikan pandangan hidup untuk aktivitas
sehari-hari. Manusia juga mempunyai kaitannya dalam administrasi dimana
kreativitas dan imajinasinya sangat diperlukan, manusia dalam organisasi,
manusia juga sebagai pengendalian organisasi.
2.8.
Fungsi Administrasi Pembangunan
Nigro
dan Nigro (1992) mengemukakan bahwa mengenai fungsi-fungsi administrasi
pembangunan dapat dilihat dari fungsi-fungsi administrasi yang dikemukakan oleh
Fayol yaitu Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling.
Pendapat Gulick tentang adanya 7 fungsi administratif yang terkenal dengan
akronim POSDCORB, yaitu:
1.
Planning
(perencanaan),
yaitu mengembangkan adanya garis-garis besar kegiatan yang dilakukan dan
mengembangkan metode-metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
2.
Organizing
(pengorganisasian),
yaitu mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokkan
kerja (misalnya departemen, biro, dinas dll) yang perlu dikoordinasikan
3.
Staffing,
yang
meliputi keseluruhan fungsi kepegawaian: merekrut dan melatih staff serta
memelihara kondisi-kondisi kerja yang menyenangkan
4.
Directing
(pengarahan),
yang meliputi tugas memimpin organisasi dengan membuat keputusan-keputusan dan
mengimpllementasikannya melalui kebijakan-kebijakan prosedur
5.
Coordinating
(pengkoodinasian),
yang meliputi tugas-tugas mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai macam
unit (bagian) yang saling berkaitan.
6.
Reporting
(pelaporan)
yang merupakan proses dan teknik untuk memberikan informasi tentang pekerjaan
yang telah dan sedang dilaksanakan (misalnya koleksi data dan manajemen
informasi)
7.
Budgeting
(pengganggaran)
yang meliputi tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting dan pengendalian.
Tiga
fungsi dasar administrasi Negara adalah sebagai berikut:
1.
Formulasi/perumusan kebijaksanaan:
a. Kebijaksanaan
tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada;
b. Perumusan
kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyeksir kenyataan-kenyataan
sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan
perkiraan (forecast) dari
perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternative
langkah kegiatn yang mungkin dilalui;
c. Supaya
suatu program strategi dan teknik kegiatan-kegiatan yang berdasar a dan b dapat
disusun; dan
d. Rangkaian
terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making)
2.
Pengaturan/pengendalian unsur-unsur
administrasi:
a. Struktuk
(Organisasi),
b. Keuangan,
c. Kepegawaian,
dan
d. Sarana-sarana
lain. Tugas administrasi ialah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat
elemen administrasi tersebut di atas.
3.
Penggunaan dinamika administrasi
Kegiatan-kegiatan
lain yang perlu dilakukan tidak saja bagi realisasi tujuan/kebijaksanaan yang
telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengurusan dari pada
unsur-unsur administrasi.
4.
Unsur dinamik administrasi ini meliputi:
a. Pimpinan,
b. Koodinasi,
c. Pengawasan,
dan
d. Komunikasi
2.9.
Ciri Administrasi Pembangunan
Menurut
Heady (1995) untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan administrasi ada
baiknya dipelajari gambaran wajah (features)
administrasi yang bersifat umum (common)
di negara berkembang. Heady menunjukkan ada lima ciri administrasi yang
indikasinya ditemukan secara umum dibanyak negara berkembang:
1.
Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi public atau
administrasi negara bersifat jiplakan (imitative)
dari pada asli (indigenous).
2.
Kedua, birokrasi di negara berkembang
kekurangan ( deficient) sumber daya
manusia terampil untuk menyelengarakan pembangunan.
3.
Ketiga, birokrasi lebih berorientasi
kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain,
birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian
sasaran-sasaran program. Dari sifat
seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai
penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada
umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika.
4.
Keempat, adanya kesenjangan yang lebar
antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and reality).
5.
Kelima, birokrasi dinegara berkembang
acap kali bersifat otonomon, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan
masyarakat.
Ciri-ciri
administrasi pembangunan yaitu : (Bintoro, 1974)
1.
Lebih memberikan perhatian terhadap
lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat
negara-negara berkembag.
2.
Administrasi pembangunan mempunyai peran
aktif dan berkepintingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam
perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan
administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan
menunjang pencapaian tujuan-tujuan social, ekonomi dan lain-lain yang
dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
3.
Justru berorientasi kepada usaha-usaha
yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik
untuk suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.
4.
Lebih berorientasi terhadap pelaksanaan
tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk
meerumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunannya yang efektif seperti
telah disebutkan terhadulu, yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai
kemampuan dan pengendalian instrument-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan
5.
Administrasi pembangunan harus
mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan
tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, social, budaya dan
lain-lain. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan da nisi
program-program pembangunan.
6.
Dalam administrasi pembangunan administrator
dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan.
7.
Lebih berpendekatan lingkungan,
berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah.
Dua
ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukkan lebih
majunya pendekatan Administrasi Pembangunan adalah : (Bintoro, 1974)
1.
Ciri pokok pertama adalah orientasinya
kepada usaha-usaha kea rah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih
baik.
2.
Ciri pokok kedua, pendekatan
Administrasi Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi
dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi,
social, politik dan lain-lain.
Beberapa ciri-ciri “pembedaan”
administrasi Negara dan administrasi pembangunan :
Ciri
administrasi Negara
|
Ciri
adminstrasi Pembangunan
|
1. Lebih banyak terkait dengan lingkungan
masyarakat negara-negara maju
|
1.
Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda,
terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
|
2.
Dalam ilmu administrasi negara terdapat kelompok yang cederung berpendapat
turut berperannya administasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan,
tapi peranan itu tetap masih kurang ditekankan. Bahkan ada yang menyebut
administrasi negara bersikap netral terhadap tujuan-tujuan
pembangunan/masyarakat.
|
2.
Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (committed) terhadap tujuan-tujuan
pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaanya maupun dalam pelaksanaannya
yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan
pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan social,
ekonomi, dan lain lain yang dirumuskan kebijaksanaanya melalui proses
politik.
|
3.
Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/efisien dari unit-unit
kegiatan pemerintahan pada waktu ini. Berorientasi masa kini.
|
3.
Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan
(inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di
masa depan. Berorientasi masa depan
|
4.
Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan
masyarakat (public service) dan
tertib pemerintahan (law and order).
Administrasi negara lebih bersikap sebagai “balancing agent”.
|
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas
pembangunan (development function)
dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pembagunan dan pelaksanaannya yang efektif
seperti telah disebutkan terdahulu, yang terakhit juga dapat disebutkan sebagai
kemampuan dan pengendalian instrument-instrumet bagi pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap seperti “development agent”
|
5.
Sebagai akibat dari hal yang disebutkan di atas, maka administrasi negara
lebih menengok kepada kerapihan aparatur administrasi itu sendiri.
|
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan
diri dengan substansi perumusan kebijaksaan tujuan-tujuan pembangunan
diberbagai bidang yaitu ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Dengan
perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan da nisi program-program
pembangunan
|
6.
Dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrator
dalam aparatur pemerintah sekadar sebagai pelaksana.
|
6. Dalam administrasi pembangunan
administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak
perubahan (change agents)
|
7.
Lebih berpendekatan legalistits (legalistic approach)
|
7. Lebih berpendekatan lingkungan (ecological approach) berorientasi pada
kegiatan (action oriented) dan
bersifat pemecahan masalah (problem
solving)
|
1.10.
Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
Ruang
lingkup ilmu administrasi pembangunan kesehatan meliputi :
1. Penyusunan
Organisasi
Organisasi disusun sebagai wadah
untuk menghimpun usaha kerja sama pelayanan kesehatan. Terdapay penempatan
wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai suatu kesatuan, termasuk dalam
proses penyusunan organisasi maupun penentuan tujuan yang hendak dicapai.
2. Fungsi
Manajemen
Upaya tiap tingkatan level manajer
sebagai suatu proses untuk menggerakkan pekerja dalam penyelesaikan kegiatan
administasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Fungsi
Kepegawaian
Pengelolaan tenaga kesehatan untuk
meningkatkan kompetisi dan kinerja sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang
optimal dan berkualitas. Manajemen sumber daya manusia kesehatan meliputi
perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, penilaian kinerja,
diklat, pembinaan, mutasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja dan lain
sebagainya.
4. Fungsi
keuangan
Pengelolaan administasi keuangan
pelayanan kesehatan sehingga tercipta sistem keuangan yang akuntabel,
transparan dan efisien. Administrasi keuangan mencakup budgeting, accounting,
auditing, serta tindakan-tindakan lainnya dalam bidang keuangan.
5. Fungsi
Perlengkapan
Upaya pemenuhan dan pelayanan
kebutuhan logistic baik jumlah, jenis dan kualitas untuk menunjang kelangsungan
pelayanan kesehatan yang mandiri. Pada bidang ini berkembanglah pengetahuan
admintrasi perlengkapan (supply
administration).
6. Fungsi
Tata Usaha
Aktivitas mengumpulkan, mencatat,
mengirim, mengolah atau menyimpan bahan-bahan keterangan (information).
7. Tata
Hubungan
Tata hubungan komunikasi informasi
yang memungkinkan orang-orang saling bekerjasama dalam menyelasaikan pekerjaan
dengan baik, dan saling melengkapi.
Ruang
Lingkup Adminstrasi pembangunan : (Bintoro, 1974)
1. Pertama,
ruang lingkup adminstrasi pembagunan mempunya dua fungsi yaitu penyusunan
kebijaksaan penyempurnaan adiministrasi negara. Dalam hal ini penyempurnaan
organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan
pengurusan sarana-sarana adminstrasi lainnya. Fungsi lainnya adalah merumuskakn
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (diberbagai bidang)
serta pelaksanaannya secara efektif.
2. Kedua,
admininstrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua subfungsi.
Pertama adalah perumusan kebijaksanaan permbangunan. Kedua adalah pelaksanaan
secara efektif. Mengenai soal yang pertama, beberapa hal dapat dikemukakan
disini.
Ruang
Lingkup Administrasi Pembangunan
1.
Penyempurnaan Administrasi Negara.
a. Kepemimpinan,
koordinasi, pengawasan.
b. Administrasi
fungsional kepegawain, keuangan, sarana-sarana lain dan kelembagaan dalam arti
sempit.
2. Penyempurnaan
administrasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan (The Administration of Development)
a. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
program-program pembangunan sering tercemin dalam suatu rencana pembangunan
atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi
maupun proses politik).
b.
Tata pelaksanaanya secara efektif
Salah
satu fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun
partisipasi masyarakat.
Apabila
sudah diuraikan tentang ciri-ciri utam dan berbagai perumusan mengenai
administrasi pembangunan, maka sekarang ingin digambarkan mengenai ruang
lingkup administrasi pembangunan :
1. Pertama,
ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan
kebijaksanaan penyempurnaan administrasi pembangunan kesehatan. Dalam hal ini
usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian,
tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut
sebagai the development of
administration. Fungsi lainnya adalah merumuskan
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (diberbagai bidang)
serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut juga sebagai the administration of development.
2. Kedua,
administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi.
Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan. Kedua adalah pelaksanaan
secara efektif.
2.11. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan
kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk
optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor
merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara
seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan
secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada
dasar-dasar pembangunan kesehatan.
2. Penigkatan perilaku, Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat
dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam
kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui
berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian
dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat
tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta
keseimbangan upaya kesehatan.
3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan
lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan
kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan
mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan
masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan
kesehatan.
Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat
kerja dan tempat-tempat umum serta tempat periwisata ditingkatkan melalui
penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama
perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan
limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara
dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga
masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan.
Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan
perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta
pembakuan standar lingkungan.
4. Peningkatan Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan
upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit
dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan
darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.
Dalam rangka mempertahankan status
kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan
untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan
pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan
kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan
tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab
terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.
Setelah melewati krisis ekonomi, status
kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran
mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak
balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi)
hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan
penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan
penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat.
Perhatian yang lebih besar diberikan untuk
mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan
kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja
serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan
lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh.
5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pengenbangan
tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan
diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai
pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika
profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga
kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan
kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu
kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di
luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan
mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta
diserasikan secara bertahap.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran secara
praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan
kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JKPM
diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif
pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang
diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang
tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah.
Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai pelengkap/ pendamping
JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan
asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan rumahsakit milik
pemewrintah akan dikelolah secara swadana.
6. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan.
Kebijakan
dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui
peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor
lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para
pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang
terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian
diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh
dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal
guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem
informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat
administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder.
Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi
: regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.
Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi
ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan
tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan
ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara
lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya
kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian
pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada.
Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang
memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik
berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah.
7. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
Kesehatan.
Penelitian
dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan
bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung
perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi
kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan
didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan
daerah.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan
obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan
lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan
untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan
swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan
yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan
untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan
masyarakat yang ada.
8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.
Selain
berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial
dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan
kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya
masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat
mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak
negatif dari globalisasi.
Administrasi pembangunan berkembang
karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk
mengembangkan lembaga- lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya,
agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi
pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di
negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari
sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu
pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.Dalam telaahan administrasi
pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi
pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan, dalam
konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa masalah
administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan
untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan
organisasi.
Dalam kerangka pembaharuan administrasi
sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, yang pertama perlu menjadi
perhatian adalah perubahan sikap birokrasi yang cukup mendasar sifatnya.
Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama, birokrasi harus dapat membangun
partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi
kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan,
dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan
kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah.
Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan
yang datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh
karena itu, pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung
oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus
segera menghasilkan perubahan besar, tetapi dapat secara bertahap, namun
konsisten.
Administrasi pembangunan pada dasarnya
bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah umum administrasi
negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Jadi, adanya sistem
administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat
bagi berhasilnya pembangunan. Di lain pihak, sistem pemerintahan di negara
berkembang pada awal kemerdekaannya, umumnya menpunyai ciri-ciri sebagai
berikut.
Pada dasarnya, administrasi pembangunan
adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang
sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini berarti dalam
studi dan praktek adminstrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan
komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar
etika birokrasi.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
- Administrasi pembangunan kesehatan adalah proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional yang di lakukan melalui penetapan tujuan penyusunan: oragnisasi, jenis pekerjaan sumber daya, pembagian kerja proses produksi, pengawasan pengendalian dan evaluasi tujuan untuk meningkatkan kesadaran.
- Tercapainya pembangunan di suatu negara bukan hanya tanggung jawab administrator pembangunan melainkan bersama semua elemen masyarakat dan pemerintah.
- Ruang lingkup ilmu administrasi pembangunan kesehatan meliputi : penyusunan organisasi, fungsi manajemen, fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, fungsi perlengkapan, fungsi tata usaha, dan tata hubungan.
3.2 Saran
Sebaiknya
ada kerjasama dalam kegiatan administrasi pembangunan kesehatan antara
pemerintah dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan administrasi pembangunan
kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam upaya pembangunan di bidang
kesehatan demi menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat tetapi juga
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.geocities.ws/mas_tri/adm_pemb.PDF (diakses pada 03 September 2017 pukul
14:30)
https://kunsultasikesehatan.wordpress.com/tag/tujuan-pembangunan-kesehatan-2013/
(diakses pada 03 September 2017 pukul
14:30)
Suhadi, SKM, M.Kes, 2015, “Administrasi
Pembangunan Kesehatan”, Jakarta : Trans Info Media
www.medkes.net
www.fkmunsrat.ac.id
Komentar
Posting Komentar